Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan, Desa Karangsoko

Kegiatan Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan/Desa di Desa KarangSoko :

Baca Selengkapnya ..

Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan Sumbergedong

Sebagai bagian dari kelanjutan Sosialisai Awal Tingkat Kelurahan, kemudian dilanjutkan di Tingkat Kecamatan Kemudian Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan. Ada beberapa foto kegiatan

yang dapat kami dokumentasikan.

Sosialisai Awal Kelurahan Sumbergedong :



Pak Lurah Sumbergedong, Bapak Suwito di akhir acara kegiatan Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan Sumbergedong :


Kami setelah menuanaikan tugas :

Baca Selengkapnya ..

PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

LATAR BELAKANG
Program Penanggalangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat bersama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Melalui P2KP-1 sampai P2KP-3 saat ini telah terbentuk 6.168 BKM/Badan Keswadayaan Masyakat (dari rencana 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten), merupakan kelembagan masyakat yang representatif, dan mengakar bagi pengembangan (modal sosial) masyakat. Disetiap BKM, masyarakat telah menyusun PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulanan Kemiskinan) secara partisipatif, sebagai prakarsa menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri.
Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok peduli setempat.

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dengan P2KP sebagai salah satu motor program di wilayah perkotaan, disamping PPK (Program Pemberdayaan Kecamatan).
PNPM pada dasarnya merupakan Program Payung (umbrella policy) untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, yang dimulai dengan sinergi P2KP dengan PPK.
Untuk tahap awal, PNPM dilaksanakan dengan memperluas jangkauan cakupan wilayah program pemberdayaan masyarakat (P2KP dan PPK), yang pada tahun 2006 baru mencapai 46% dari seluruh kecamatan Indonesia yang mencapai 5.623 kecamatan pada akhir tahun 2009.
Hasil audit oleh auditor independen MOORE ROWLAND menyebutuan, program pemberdayaan masyarakat model P2KP dan PPK dapat menekan korupsi sebesar 1 (satu) %. Selain itu, Program yang dilakukan berdasarkan mekanisme P2KP dan PPL lebih efisien 56%.

P2KP DALAM MENDUKUNG PNPM
1. Peran P2KP dalam mendukung PNPM menjadi strategis karena :
Hingga saat ini telah mencakup wilayah yang luas (nasional) 235 kota/kabupaten, tersebar di 29 Provinsi.
Telah terbangun 6.168 BKM, yang secara partisipatif telah menyusuh PJM Pronangkis-nya.
Selama P2KP berlangsung, telah memunculkan >291.000 relawan.
P2KP telah mencakup 18,9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM.
2. Meskipun rentang wilayah sasaran secara nasional, ditangani (6.405 Kelurahan) namun cakupan wilayah P2KP baru sekitar 20% dari kelurahan/desa di Indonesia.
3. Hingga saat ini BLM P2KP sudah tersalurkan mencapai Rp.1.166,8 Milyar, ternyata baru dapat membiayai sekitar 20% dari kebutuhan program masyarakat (PJM Pronangkis). Saat ini P2KP memulai penajaman capaian kinerja PJM Pronangkis sesuai IPM (Indeks Pembangunan Manusia)-MDGs (Millenium Development Goals), Focusing pada kelompok sasaran (pemanfaat) orang miskin.
4. Untuk mendukung komitmen pembangunan nasional dalam percepatan penanggulangan kemiskinan (prioritas tertinggi) maka : Perlu memperluas cakupan wilayah sasaran maupun tambahan alokasi BLM di lokasi P2KP sebelumnya.

PERAN PNPM UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN HINGGA 8,2% di TAHUN 2015
Tujuan PNPM
Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan.
Peranan Pemerintah Daerah dan Instansi sektoral semakin nyata dan terpacu menerapkan model pembangunan partisipatif serta memperkuat kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan.
Capaian manfaat program kepada kelompok sasaran (masyarakat miskin) semakin efektif. (peningkatan IPM-MDGs)

SASARAN PNPM-P2KP
Terbangunnya kelembagan masyarakat (BKM) yg aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat.
Tersedianya (PJM Pronangkis) sebagai wadah sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin perkotaan menuju capaian sasaran IPM-MDGs.

STRATEGI PELAKSANAAN
1. Melembagakan Pola Pembangunan partisipatif yang Pro-poor (keberpihakan pada masyarakat miskin) dan berkeadilan, melalui : Pembangunan lembaga masyarakat (BKM) yang representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan; Perencanaan Partisipatif dalam menyusun PJM Pronangkis berbasis IPM-MDGs
2. Menyediakan BLM secara transparan untuk mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja, melalui : Pembangunan ekonomi lokal, Pembangunan sarana/prasarana lingkungan dan Pembangunan SDM/pelatihan-pelatihan).
3. Memperkuat keberlanjutan program, dengan : Menumbuhkan rasa memiliki dikalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis dan pengelolaan hasil-hasilnya, Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengembangan paska proyek dan Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih pro-poor dan berkeadilan.

HASIL/KELUARAN PROGRAM
1. Terbangunnya BKM-BKM sebagai lembaga masyarakat yang mengakar dan representatif yang mampu menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pencapaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM-MDGs) di wilayahnya masing-masing;
2. Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan pelaksanaan PJM Pronangkis berbasis Tridaya dan Peningkatan Kinerja IPM-MDGs;
3. Pemerintah Daerah bersama masyarakat berhasil mensinergikan dan harmonisasi program Penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan IPM-MDGs di wilayahnya.

TAHAPAN KEGIATAN di MASYARAKAT KELURAHAN (wilayah baru)
TAHAPAN PENYIAPAN MASYARAKAT -->1. Sosialisasi Awal --> 2. Rembug Kesiapan Masyarakat dan Kerelawanan --> TAHAPAN PERENCANAAN MASYARAKAT --> 3. Refleksi Kemiskinan (merumuskan mengenai kemiskinan menurut pengertian dari masing-masing wilayah) --> 4. Pemetaan Swadaya (Klarifikasi KK Miskin; Profil & Status Indeks Pembangunan Manusia-MDGs; Identifikasi kebutuhan program --> 5. Pembentukan BKM --> 6. Perencanaan Partisipatif (menyusun PJM Pronangkis berbasis Kinerja Peningkatan IPM-MDG's) --> TAHAP PENCAIRAN BLM --> 7. Pengajuan administrasi pencairan BLM --> 8. Pencairan BLM TRIDAYA dan Pembentukan KSM --> TAHAP PELAKSANAAN --> 9. Pelaksanaan Kegiatan BLM

MAKNA DAN TOLOK UKUR SIKLUS PNPM-MP

Rembug/Musyawarah Kesiapan Masyarakat (RKM)
MAKNA : Masyarakat belajar menggali kebersamaan diantara mereka.
TOLOK UKUR : Masyarakat belajar memutuskan sendiri untuk kepentingannya.
TUJUAN RKM :
1. Sejak tahap awal, sebagian besar masyarakat di lokasi sasaran mengetahui tujuan, konsep dan cara/proses PNPM-MP membantu masyarakat menanggulangi kemiskinannya;
2. Masyarakat dapat menyikapi program PNPM-MP secara bebas dan menghindari klaim-klaim pihak tertentu sebagai pihak yang berjasa adanya PNPM-MP di wilayahnya;
3. Masyarakat paham bahwa kemiskinan hanya dapat diatasi oleh inisiatif, prakarsa, potensi dan upaya mereka sendiri, sedangkan PNPM sebagai pelengkap/stimulans terhadap ikhtiar yang dilakukan masyarakat;
4. Masyarakat dapat mempersiapkan dan mengorganisasi diri untuk menanggulangi kemiskinan dengan pengusulan relawan-relawan sebagai Kader masyarakat dalam PNPM-MP.
SUBSTANSI PESAN RKM :
1. Pilihan bebas masyarakat menerima/menolak PNPM-MP yang didasari pemahaman utuh konsep, substansi dan mekanisme PNPM-MP, termasuk hak dan kewajiban serta resiko atas keputusan masyarakat (Kontrak Sosial).
2. Pembelajaran awal dalam PNPM-MP bahwa keputusan menerima/menolak tidak hanya ditentukan elite-elite masyarakat, tapi melibatkan masyarakat banyak, khususnya kelompok marjinal.
3. PNPM-MP sebagai stimulan atas inisiatif, keswadayaan dan upaya-upaya masyarakat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yang dihadapinya.
4. PNPM-MP sebagai "pendekatan Proses Pembelajaran", bukan program kredit mikro atau bantuan pinjaman semata.
5. Kesadaran kritis masyarakat untuk membangun kepedulian dan kesatuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan serta masalah di wilayahnya berbasis nilai-nilai universal.
6. PNPM-MP memfasilitasi tumbuhnya inisiatif masyarakat dan menggali aspirasi masyarakat.
7. PNPM-MP menambuhkan rasa tanggung-jawab terhadap inisiatif masyarakat, membangun partisipasi dengan pengertian dan kesadaran.
8. Tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat akan arti penting "KERELAWANAN" sebagai pondasi kokoh terbangunnya kepedulian dan kesatuan sosial untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan.
9. Masyarakat mengusulkan relawan-relawan sebagai kader-kader masyarakat berdasarkan kriteria perbuatan baik seseorang atau kualitas nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dimilikinya seseorang, antara lain dapat dipercaya, jujur, keikhlasan/kerelawanan, keberpihakan, dll.

Selanjutnya setelah kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah kegiatan Refleksi Kemiskinan (RK). Apa itu RK,makna-tolok ukur-tujuan-substansi? Akan dibahas pada kesempatan berikutnya...
Salam hangat selalu.

Baca Selengkapnya ..

Persiapan Kegiatan

Sebelum melakukan kegiatan, team jatim-10 mempersiapkan segala kebutuhannya untuk dapat semaksimal dan seoptimal mungkin dalam melakukan kegiatan pendampingan masyarakat. Karena kami sadar bahwa untuk mendapatkan suatu hal yang terbaik adalah

dengan melakukan dengan yang terbaik.

kami di sela-sela persiapan kegiatan :


Melayani masyarakat :


Setelah melakukan kegiatan :

Baca Selengkapnya ..

Sosialasi Awal

Sosialisasi Awal merupakan kegiatan lanjutan setelah proses kegiatan dari Pemetaan Sosial yang telah dilaluiyang kemudian dilanjutkan menuju proses selanjutnya untuk masuk ke SIKLUS PNPM-MP. Sosialisasi Awal adalah kegiatan

untuk mensosialisakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan mengenai apa PNPM-MP itu, Programnya, Sasarannya dan bagaimana menjalankan program tersebut.
Sosialisasi Awal dimulai dari Kabupaten/Kotamadya, dilanjutkan di Tingkat Kecamatan, Kemudian dilanjutkan di tingkat kelurahan/desa, lalu diteruskan di tingkat basis (RT).

Beberapa foto kegiatan Sosialisasi Awal :

Baca Selengkapnya ..

Social Mapping

Social mapping atau pemetaan sosial adalah salah satu tahapan yang dijalani pada proses sebelum sosialisasi Awal yang kemudian dilanjutakan dengan masuk pada SIKLUS PNPM-MP sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan.
Melalui Pemetaan Sosial diharapkan dapat mengetahui potensi-potensi apa saja yang di miliki oleh masyarakat dan juga wilayah yang menjadi dampingannya.


Kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi keadaan yang ada pada wilayah pendampingan.
=>Proses identifikasi :
• Sosial budaya.
• Geografi (kewilayahan)
• Demografi (kependudukan)

Tujuan (output&input)-:
1. Mendapat informasi/data2 & fakta kondisi masyarakat.
2. Dapat merumuskan strategi pendampingan.

Ini bisa diibaratkan sebagai survei awal.

Metode Pengambilan Data :
1. Pengumpulan data sekunder dari kelurahan&kecamatan

Pemanfaatan Hasil Pemetaan Sosial :
Menentukan strategi sosialisasi :
• Menentukan input apa yang perlu diberikan kepada masyarakat.

Metode penggalian informasi secara cepat dengan beberapa teknik :
• Pemetaan pemukiman&jaringan informasi.
• Sosiometri (jaringan komunikasi & interaksi sosial)
• Alur sejarah pengunaan media komunikasi & sistem informasi.
• Diagram venn, pemetaan lembaga/kelompok masyarakat.
• Pemetaan waktu luang masyarakat.
• FGD nilai-nilai yang dianut warga.

Pemetaan permukiman & jaringan informasi
• Mengetahui gambaran sebaran permukiman secara geografis di wilayah kelurahan / desa.
• Mengetahui akses transportasi, komunikasi

Beberapa foto kegiatan dari Pemetaan Sosial di wilaya Trenggalek :

Baca Selengkapnya ..

Trenggalek

Trenggalek sebagai satu dari sekian banyak wilayah yang mendapat cakup wilayah dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan yang terletak

di jalur bagian selatan Provisnsi Jawa Timur yang memiliki begitu banyak potensi dari alam yang masih banyak yang dapat dikembangkan.
Pantai,...adalah bagian dari keindahan yang dimiliki oleh Kota Trenggalek.
Keripik tempe....makanan ringan yang menjadi makanan khas dari kota ini yang memn baik dari rasa maupun proses pembuatannya. Juga makanan-makanan ringan lainnya seperti alen-alen, dan lain sebagainya.
Dari sebuah kota kecil yang tenang ini, begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan dan diangkat.
Butuh tangan-tangan terampil dan KEPEDULIAN dari semua pihak untuk menjadikan kota kecil ini menjadi sebuah kota yang akan mendatangkan begitu banyak hal yang bermanfaat positif dan tak terlupakan.

Baca Selengkapnya ..

Team Jatim-10

Team Jawa Timur-10

Baca Selengkapnya ..

PNPM Mandiri perkotaan dan Kemiskinan

PNPM-MP merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan yang merupakan pengembangan dari P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Pemecahan masalah yang dilakukan oleh PNPM-MP tentu saja berdasarkan masalah-masalah yang sudah dianalisa sebelumnya.

Dalam proses menemu kenali penyebab kemiskinan dan akar masalah kita temukan penyebab kemiskinan pada dasarnya merupakan akibat dari sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan-pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu (warga miskin). Apabila kita uraikan secara lebih rinci kedua masalah tersebut adalah sebagai berikut :
• Tidak semua masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dari mulai menemu kenali kebutuhan sampai memutuskan pemecahar masalah. Di banyak tempat program-program untuk masyarakat disusun "ORANG LUAR" bukan oleh masyarakat setempat, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak tepatguna (jadi mubazir dan tidak berkelanjutan)
• Adanya pandanga umum bahwa masyarakat tidak mampu memecahkan masalah sendiri, tidak mempunyai pengalaman, kurang pengetahuan sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
• Kesempatan untuk membangun hanya dberikan kepada kelompok tertentu begitu juga hasilnya hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu, artinya tidak semua masyarakat mendapatkan hak yang sama (tidak ada kesetaraan).
• Pelayanan public baik bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan hanya bisa dinikmati sebagian orang, sebagian lainnya tidak bisa mengakses karena mahal dan kurang informasi.
• Melemahnya solidaritas sosial yang menyebabkan memudarnya modal sosial masyarakat.
• Sikap mental dan perilaku masyarakat yang masih menggantungkan diri pada bantuan pihak luar, kurang bekerja keras, apatis, tidak percaya pada kemampuan sendiri.
• Memudarnya kebersamaan, banyak pihak yang mempunyai pandangan bahwa masalah kemiskinan hanya tanggungjawab pemerintah dan orang miskin, sehingga banyak yang tidak peduli.
• Pada umumnya masyarakat, tidak mempunyai wadah (lembaga) yang betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya warga miskin karena pelaku-pelaku pengambil kebijakan pada suatu lembaga yang ada cenderung mementingkan diri sendiri, tidak perduli, dan tidak jujur.
Dengan melihat permasalahan di atas, maka boleh dikatakan ada 2 kelompok besar masyarakat yaitu :
• Kelompok yang bisa mudah mengakes informasi, mempunyai pengetahuan dan pengalaman karena mempunyai pendidikan yang memadai, mempunyai sumberdaya seperti modal, penguasaan terhadap terhadap sumberdaya alam dan lain-lain. Dengan pengetahuan, pengalaman, informasi dan sumberdaya yang dimilikinya kelompok ini dapat menguasai kelompok lainnya, sehingga mampu mendominasi dan sering disebut sebagai kelompok dominan. Contohnya seringkali pemilik modal bisa mempengaruhi kebijakan (keputusan) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Oleh karena itu pengetahuan, informasi dan sumberdaya tadi sering disebut sumber kekuasaan. Apabila kelompok ini tidak mempunyai kepedulian, mementingkan diri sendiri, tidak jujur maka akan menyebabkan warga miskin semakin miskin.
• Kelompok yang tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman, kurang bisa mengakses informasi, tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya. Kelompok ini biasanya merupakan kelompok miskin dan perempuan yang sering disebut kelompok yang terpinggirkan karena seringkali tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk proses pembangunan. Kelompok ini juga seringkali tidak berdaya karena tidak mempunyai sumber kekuasaan yang dibutuhkan.
Berdasarkan permasalahan di atas perlu perubahan dari kondisi yang sekarang (permasalahan) ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan. Artinya perlu dilakukan proses perubahan sebagai upaya pemecahan masalah di atas.
PNPM-MP, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, melakukan pendampingan proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar dapat memecahkan masalah sendiri. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan pada satu saat akan menjadi masyarakat madani.
Masyarakat yang tidak berdaya, warga miskin dan perempuan, harus dimampukan dengan memberikaa pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mendapat sumberdaya dan merubah pola pikir mereka sehingga menjadi masyarakat yang berdaya melalui proses pemberdayaan. Di lain pihak, kelompok yang selama ini mempunyai sumber kekuasaan tadi (kelompok dominan) harus mau membagikan pengetahuan, informasi, dan sumberdaya-nya bagi kelompok lain.
Pada kenyataan proses di atas tidak selalu berjalan mulus, karena :
• Kelompok yang terpinggirkan ketika sudah berdaya seringkali menjadi kelompok baru yang mempunyai kekuatan karena memiliki sumber kekuasaan. Hal ini dapat terjadi kalau orang-orang tersebut tidak mempunyai kepedulian dan mementingkan diri sendiri.
• Kelompok yang dominan juga tidak akan serta merta dengan rela hati untuk membagikcn sumber kekuasaannya bagi pihak lain. Sama dengan di atas, hal ini juga terjadi apabila kelompok ini tidak mempunyai kepedulian terhadap pihak lain dan mementingkan diri sendiri sehingga tidak mempunyai rasa keadilan.
Kepedulian, sikap mau berbagi, keikhlasan menjadi landasan untuk membangun kebersamaan (solidaritas sosial) yang menjadi kontrol/landasan dari terciptanya ikatan-ikatan yang didasarkan saling percaya (modal sosial). Dengan demikian sikap mental dan pola pikir kita menjadi bagian yang utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Kedua hal inilah yang coba dipecahkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, karena pada dasarnya pendampingan yang dilakukan oleh PNPM-MP berusaha untuk menggali dan menumbuhkan sikap mental yang positif sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma-paradigma mengenai manusia (pembangunan manusia) yang keliru.
Oleh karena hal tersebut di atas, maka pendekatan pemberdayaan yang dipakai oleh PNPM-MP adalah pemberdayaan sejati. Pendekatan ini menekankan pada proses pemberdayaan agar manusia mampu menggali nilai-nilai baik yang telah dimiliki dan mampu menggunakannya secara merdeka (tidak tergantung kepada pendapat pihak lain yang keliru) sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan fitrahnya sebagai manusia.
Dengan dilandasi oleh nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kejujuran, keikhlasan dan nilai-nilai kebaikan lainnya upaya perubahan untuk pemecahan masalah dilakukan melalui :
• Pengorganisasian masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan penanggulangan kemiskinan mulai dari proses menemukenali masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi, sebagai wujud dari partisipasi dan demokrasi. Dengan keterlibatah masyarakat dalam keseluruhan proses tersebut, maka :
a. Memberi hak yang sama (setara) kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, informasi dan kesempatan belajar yang sama. Dalam hal ini terkandung nilai-nilai keterbukaan (transparansi).
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami masalah-masalah yang mereka hadapi terutama mengenai masalah kemiskinan dan mencari upaya pemecahan secara bersama.
c. Persoalan menjadi tanggunjawab semua pihak, bukan hanya tanggungjawab pemerintah ataupun kelompok masyarakat tertentu.
d. Menentukan kelompok sasaran secara mandiri, sehingga semua pihak diperlakukan secara adil untuk bisa terjangkau oleh pelayanan publik.
• Untuk menjamin keberlanjutan pengorganisasian masyarakat, dibutuhkan wadah (lembaga) yang dimotori oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai nilai-nilai kebaikan (sikap mental yang positif). Artinya pemimpin-pemimpin tersebut haruslah merupakan representasi dari nilai-nilai kemanusiaan. Diharapkan para pemimpin yang jujur, adil, ikhlas, amanah akan mampu menjadi motor penggerak proses penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa dengan dilandasi prinsip-prinsip keadilan (keputusan yang dikeluarkan tidak berpihak), keterbukaan (transparan), bertanggungjawab (akuntabel), keputusan tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan, memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan dan sebagainya.
Terlaksananya proses di atas harus dibarengi dengan perubahan pola pikir (paradigma) sehingga keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam proses penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata karena proyek atau bahkau mengejar BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), akan tetapi merupakan keterlibatan yang didasari oleh kesadaran kritis.
PARADIGMA (POLA PIKIR) YANG INGIN DIKEMBANGKAN MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN :
• Akar persoalan kemiskinan adalah lunturnya nilai-nilai kemanusiaan yang melahirkan ketidakadilan, keserakahan, mementingkan diri sendiri atau golongan, ketidakperdulian dan sebagainya. Oleh karena itu musuh bersama kemiskinan adalah "sifat-sifat buruk manusia", bukan organisasi atau lembaga.
• Keadilan, kesetaraan, keperdulian yang menjadi dasar bagi penyelesaian masalah kemiskinan akan bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang berdaya, bukan orang-orang dari golongan tertentu, wilayah tertentu atau dari jenis kelamin tertentu.
• Manusia yang berdaya sejati adalah manusia yang mampu menggunakan dan memberikan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya untuk kepentingan kesejahteraan lingkungannya.
• Manusia pada dasarnya baik, akan tetapi kebaikannya tertutup oleh sistem serta tatanan kehidupan di sekitarnya. Kebaikan-kebaikan manusialah yang merupakan perbedaan hakiki antara manusia dengan makhluk lain.
• Kemiskinan merupakan masalah bersama, sehingga hanya akan bisa dipecahkan secara bersama. Oleh karena itu perlu keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan.
• Masyarakat pada dasarnya mampu dan mempunyai potensi untuk memecahkan masalah dan menolong dirinya sendiri, sehingga mereka harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan.
• Demokrasi yang paling tinggi adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat yang dilandasi kesadaran kritis.
• Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk ikut terlibat dalam pembangunan.
Apabila proses penyadaran kritis yang menekankan pada perubahan paradigma dan sikap perilaku di atas dapat berkelanjutan, maka diharapkan pelan-pelan akan terjadi perubahan masyarakat secara bertahap, yaitu :
Dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya. Melalui proses belajar yang dilakukan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan bisa mempunyai daya (kemampuan) untuk menggapai kebutuhan hidupnya.
Dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat nadiri, yaitu dimana masyarakat bisa menolong dirinya secara mandiri, tidak lagi bergantung kepada pihak lain. Hubungan-hubungan dengan pihak lain dilandasi kesetaraan (kesalingbergantungan).

Courtesy : Marnia Nes dan diolah kembali oleh penulis tanpa mengurangi esensi dasar.

Baca Selengkapnya ..

Penyebab Utama Kemiskinan

Penyebab Utama Kemiskinan adalah sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan-pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu dimana kondisi saar ini menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat. Perlu perubahan dari kondisi yang ada sekarang ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri Perkotaan melakukan intervensi proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan sampai kepada akarnya. Artinya inti dari intervensi PNPM Mandiri Perkotaan adalah membangun manusia yang mempunyai sikap mental positif sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma-paradigma yang merugikan lingkungan.
Untuk menjamin terlembagakannya nilai-nilai kemanusiaan dalam proses penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, karenanya dibutuhkan motor penggerak atau pemimpin-pemimpin yang mempunyai sikap mental positif. Artinya pemimpin tersebut haruslah merupakan representasi dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga keputusan yang menyangkut kepentingan publik dilandasi oleh keadilan. PNPM Mandiri Perkotaan mengawali proses ini melalui pembangunan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).
Dalam implementasinya, PNPM Mandiri Perkotaan merancang proses pendampingan belajar masyarakat melalui tahapan siklus dengan pendekatan partisipatif. Dalam pelaksanaan semua tahapan siklus dilakukan melalui FGD (Focus Group Discussion/Kelompok Diskusi Terarah), musyawarah dan pendekatan-pendekatan kelompok lainnya dimana masyarakat bisa belajar bersama-sama. Melalui proses belajar bersama diharapkan tumbuh kesadaran kritis masyarakat seningga terbangun kepedulian, solidaritas, sikap mau berbagi agar terjadi ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat yang dilandasi oleh kejujuran, keadilan, cinta kasih dan kepercayaan.
Apabila proses penyadaran kritis di atas dapat berkelanjutan, maka diharapkan akan terjadi perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya, menjadi berdaya, mandiri dan pada suatu saat akan menjadi masyarakat madani.

Baca Selengkapnya ..

Konsep Dasar P2Kp

KONSEP DASAR P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan)
Belajar dari Pengalaman Lapangan (Kasus NTB) 2003

Pengalaman Umum dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan yang telah lalu :
• Bersifat ad-hoc (tidak programatik)
• Tak ada upaya pemberdayaan sejati kepada kaum miskin

• Menganut "supply driven"
• Sentralisasi proses pengambilan keputusan
• Menciptakan ketergantungan dan membudayakan sikap & perilaku yang salah
• Rentan terhadap penyalahgunaan dana, kebocoran terjadi di birokarasi, LSM & juga masyarakat
• Salah sasaran & sering disalahgunakan oleh elit politik untuk memenangkan suara
• Tak tersedia lembaga yang representatif & mendapat legitimasi dari masyarakat
• Tak melibatkan "stakeholders" pembangunan ekonomi
• Tak merefleksikan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya

ASUMSI DASAR YANG DIANUT SAMPAI SAAT INI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Menghibahkan dana ke masyarakat
• Transfer pengetahuan & keterampilan
• Menyingkirkan hambatan ekonomi
• Menetapkan pendekatan finansial & ekonomi
• Pemberdayaan dilakukan ala kadarnya

BELAJAR DARI PENGALAMAN LAPANGAN
• Kemiskinan terjadi lebih disebabkan oleh keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang luhur
• Juga bukan oleh sebab kurangnya kemampuan intelektual, dana atau sistem melainkan karena lunturnya niat baik, ketulusan dan kepedulian manusia untuk berbuat baik bagi sesama & masyarakat
• Penyalah-gunaan insentif uang ternyata menghancurkan kapital sosial yang ada
• Banyak warga masyarakat yang lebih suka memberi/berkorban bagi sesama
• Mereka yang berkorban ternyata justru mendapatkan posisi kehormatan untuk dipatuhi masyarakat
• Membangun kepercayaan adalah pondasi dari pengembangan masyarakat

KESIMPULAN DASAR
• Kemiskinan hanya dapat ditanggulangi melalui perbuatan baik yang murni & melalui keputusan-keputusan yang baik & benar yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur
• Keputusan yang baik & benar hanya dapat dihasilkan oleh orang-orang yang berkwalitas, yang menerapkan nilai-nilai luhur dalam hidupnya sehari-hari melalui proses demokrasi partisipatif secara nyata
• Manusia pada dasarnya baik & suka memberi, sedangkan masyarakat seperti sebuah tambang yang penuh permata yang belum digali
• Kebahagiaan manusia untuk memberi adalah sarana pemberdayaan sejati, karena pemberdayaan sejati adalah mengajar untuk memberi dan bukan untuk memberi dan bukan untuk menerima apalagi meminta


TANTANGAN
• Mendapat orang-orang yang berkwalitas yang dalam hidupnya sehari-hari menerapkan nilai-nilai luhur tersebut
• Membangun sistem yang memungkinkan mengangkat & mengedepankan orang-orang dengan nilai-nilai luhur yang sekaligus merupakan disintensif bagi mereka yang tak menerapkan nilai-nilai luhur dalam hidupnya sehari-hari tetapi sebenarnya hanyg ingin mendapatkan kedudukan (kekuasaan) dan uang untuk kepentingan diri sendiri atau golongan

BAGAIMANA P2KP MENJAWAB TANTANGAN
• Eksplorasi orang-orang berkwalitas melalui berbagai media: diskusi kelompok terarah (FGD=Focus Group Discussion), refleksi, pelatihan dan pemetaan swadaya
• Membuka peluang bagi orang-orang yang berkwalitas untuk tampil & berkarya dengan cara menerapkan pemilihan yang didasarkan atas perbuatan nyata sehari-hari & bukan janji (jadi tak perlu kampanye)
• Menerapkan pemilihan tanpa kandidat karena :
a. Yang dipilih adalah orang-orang berkwalitas dengan sifat-sifat yang luhur
b. Dilakukan di lingkungan yang saling kenal (RT, RW, dusun, desa/kelurahan, dsb)
• Mendorong kebiasaan berkorban sebagai kekuatan untuk didengar

HASIL DARI PILOT PROJECT TERSEBUT DIATAS :
• Terbentuknya BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai lembaga representatif warga yang memiliki legitimasi & dipercaya masyarakat
• Target sasaran tercapai
• Lebih efektif menjangkau sasaran & lebih banyak karena kontribusi masyarakat
• Meningkatkan kesadaran masyarakat
• Partisipasi masyarakat yang tinggi di berbagai proses pengambilan keputusan
• Tingkat pengembalian pinjaman lebih tinggi & tidak langsung terkait dengan kondisi ekonomi peminjam
• Tidak ada kebocoran dana baik di birokarasi, LSM dan masyarakat
• Kontribusi masyarakat dalam prasaranb sangat tinggi (lebih 300%)
• Komitmen masyarakat tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan
• Memperkuat kohesi masyarakat & mempercepat tumbuhnya kapital sosial
• Memperbaiki tata kepemerintahan di tingkat kelurahan/desa (kesadaran akan kwalitas pemimpin)
• Transformasi dari intervensi proyek menjadi program berkelanjutan dari, oleh, dan untuk masyarakat
• 2 TAHUN SETELAH PROYEK BERAKHIR SELURUH MEKANISME MASIH BERJALAN & BERKEMBANG
• BKM bekerja tanpa bayaran kecuali staf yang purna waktu
• Antusiasme tetap tinggi

Courtesy : Tim Inti P2KP dan diolah kembali oleh penulis tanpa mengurangi esensi dasar.

Baca Selengkapnya ..

Asumsi Dasar dan Paradigma PNPM-MP

Asumsi Dasar dan Paradigma PNPM Mandiri Perkotaan
Asumsi Dasar PNPM-MP

Kemiskinan Tumbuh Subur, Karena :
• Semakin Lunturnya Keadilan...
• Semakin Lunturnya Kejujuran...
• Semakin Lunturnya Keikhlasan...
• Semakin Lunturnya Kepercayaan...
• Semakin Lunturnya Kepedulian...
• Semakin Lunturnya Kesatuan...
Tegasnya, Semakin Lunturnya Nilai-Nilai Kemanusiaan yang Hakiki !

PNPM-MP hanya akan mampu memberikan kontribusi bagi perbaikan masyarakat miskin, apabila mampu mendorong :
• Semakin Pulihnya Keadilan...
• Semakin Pulihnya Kejujuran...
• Semakin Pulihnya Keikhlasan...
• Semakin Pulihnya Kepercayaan...
• Semakin Pulihnya Kepedulian...
• Semakin Pulihnya Kesatuan...
Tegasnya, Semakin Pulihnya Nilai-Nilai Kemanusiaan yang Hakiki !

PARADIGMA-PARADIGMA PNPM-MP
1. Masyarakat ibarat tambang orang-orang berkualitas; jujur & dapat dipercaya yang belum digali. Menggali dan membuka peluang munculnya orang-orang jujur dan dapat dipercaya akan lebih menjamin kemajuan masyarakat !
2. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masyarakat yang mandiri serta bersifat pemberi adalah lebih baik daripada masyarakat yang senantiasa meminta dan memiliki mental tergantung pada pihak lain.
3. Dana PNPM-MP digunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan dan kepentingan masyarakat miskin. Pemanfaatan dana PNPM-MP yang tidak sesuai dengan kemanfaatan dan kepentingan masyarakat miskin, atau salah sasaran, hanya akan memberikan andil besar pada "PEMISKINAN RAKYAT" setempat.
4. Kemiskinan hanya dapat ditanggulangi melalui upaya atau ikhtiar yang tulus dan sungguh-sungguh serta kerja sama dari semua pihak.
5. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan PNPM-MP di tingkat masyarakat melalui "voting" hanya baik dilakukan bila tercapai kesamaan pemahaman mengenai persoalan yang dihadapi. Meskipuh demikian, keputusan melalui musyawarah mufakat yang dilandasi kesadaran kritis adalah tingkat demokrasi yang terluhur...!
6. Jujur, Dapat Dipercaya, Adil, dan Bertanggung-jawab adalah nilai-nilai luhur kemanusiaan yang akan menuntun pada kemajuan.
7. Siapakah orang yang membangun? Jawabnya hanya satu : "Orang-orang yang peduli" siapapun dia, dari suku apapun dia dari agama apapun dia, berasal dari penjuru manapun dia, laki-laki atau perempuan, tua-muda-atau anak-anak, berpendidikan tinggi atau tidhk, dan lainnya.
8. Solidaritas harus dibangun diatas nilai-nilai kemanusiaan yang universat (Jujur, Dapat Dipercaya, Adil, dan lainnya), sehinggg kebenaran tidak akan terkalahkan.
9. Musuh bersama kemiskinan adalah "sifat buruk manusia", bukan organisasi/lembaga/sistem. Karena itu disuburkanlah sifat-sifat baik kemanusiaan di dalam diri dan lingkungan sekitar kita.
10. Bersikap Adil adalah : "Memperlakukan orang lain seperti diri sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain".

Baca Selengkapnya ..

Premis Dasar Kemiskinan

Premis Dasar P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan adalah bahwa Kemiskinan terjadi karena lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan yang menghancurkan prinsip-prinsip "good governance", Karena itu upaya penanggulangan kemiskinan dalam P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan bertumpu pada penggalian dan pemulihan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan good governance.

Baca Selengkapnya ..